Jakarta, Geoenergi – Kebijakan fiskal yang fleksibel perlu segera diterapkan untuk sektor minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. Fleksibilitas tersebut penting untuk memperbaiki iklim investasi di sektor ini yang tengah tertekan akibat turunnya harga minyak mentah dunia sejak pertengahan 2014. Padahal produksi mesti didorong untuk memenuhi kebutuhan yang kian meningkat. Hal itu disampaikan Darmawan Prasodjo, Deputi I Bidang Monitoring dan Evaluasi di Kantor Staf Presiden, dalam sesi pleno I The 40th IPA Convention and Exhibition di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu 25 Mei 2016.
Menurut dia, dalam situasi saat ini risiko investasi migas seharusnya ditanggung bersama antara pemerintah dan kontraktor. Pemerintah tidak hanya memikirkan kepentingan jangka pendek, melainkan bagaimana menjaga agar investasi dapat berkelanjutan. Untuk itu perlu melakukan perubahan kebijakan fiskal dengan semangat keadilan (fairness) untuk mengundang investasi.
Misalnya, penetapan skema kontrak bagi hasil (PSC) tidak dapat diterapkan sama untuk semua wilayah kerja migas, karena masing-masing memiliki kesulitan sendiri. Menurut Darmawan, sekarang merupakanmomentum yang tepat bagi Indonesia untuk berpindah paradigma dari regressive system ke progressive system.
“Presiden Joko Widodo telah merancang suatu dokumen yang bernama Nawacita. Dokumen ini sekarang diadopsi menjadi RPJMN. Di situ tertulis, ladang minyak memiliki karakter tersendiri karena itu dibutuhkan sistem fiskal yang fleksibel,” ujar Darmawan.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah berupaya memberikan yang terbaik untuk memastikan kegiatan eksplorasi industri migas tetap berjalan. Jika dianggap perlu, pemerintah siap memberikan insentif sesuai skala prioritas, misalnya penerapan tax holiday kepada sejumlah KKKS. “Saat ini kami sedang memikirkan insentif pajak lain. Tapi sebelumnya, kami perlu mengidentifikasi terlebih dahulu harga minyak ke depan,” kata dia. (Pam)
