Jakarta, Geoenergi – Indonesia sebagai eksportir minyak sawit terbesar dunia berkomitmen untuk memposisikan sawit sebagai komoditas strategis di pasar dunia. Salah satu langkah yang diambil melalui kebijakan pungutan dana ekspor minyak sawit dan turunannya yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), sebuah Badan Layanan Umum dibawah Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
Guna menjamin akuntabilitas, kemudahan, dan kepastian pengelolaan pungutan dana sawit ini, maka BPDPKS pun bermitra dengan Sucofindo dengan meluncurkan Layanan Elektronik Pembayaran Pungutan Dana Sawit pada hari Kamis (26/5/2016) di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta. Layanan elektronik online ini didukung oleh tiga bank terkemuka Indonesia yakni, Bank Mandiri, BRI dan BNI.
Dalam acara launching tersebut, Direktur Utama BPDPKS Bayu Krisnamurthi mengatakan, “Pungutan ini bersifat sangat strategis, tidak hanya digunakan untuk untuk mendukung program biodiesel untuk stabilisasi harga sawit dan diversifikasi energi terbarukan, tetapi juga untuk mendukung program replanting petani sawit kecil.”
Lanjut Bayu pungutan ini juga digunakan untuk pengembangan riset dan produk turunan dari sawit, pemberdayaan SDM petani dan pendukungnya, serta promosi sawit Indonesia yang berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan suatu sistem terintegrasi yang memudahkan monitoring pembayaran dana sawit yang telah dibayarkan oleh masing- masing eksportir.
“Layanan elektronik pembayaran pungutan dana sawit ini merupakan bentuk komitmen BPDPKS dalam menjamin akuntabilitas, kemudahan dan kepastian. Melalui layanan online ini, stakeholders’ terkait, baik masing—masing eksportir maupun pemerintah, dapat melihat jumlah pembayaran yang telah dilakukan secara rea/time,” katanya.
Sementara itu di acara yang sama, Direktur Utama Sucofindo, Bachder Djohan Buddin mengatakan, “Peluncuran layanan elektronik pungutan dana sawit ini merupakan bukti totalitas Sucofindo dalam mendukung perkembangan komoditas kelapa sawit Indonesia. Sucofindo siap mendukung pelaku usaha kelapa sawit untuk meningkatkan daya saing usahanya. Selain melalui jasa verifikasi ekspor dan pengujian kualitas dan jumlah produk CPO dan turunannya, Sucofindo juga siap mendukung mulai dari pemetaan Iahan, hingga audit sistem manajemen berdasar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) ataupun Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).”
Melalui peluncuran layanan online ini, proses pembayaran pungutan dana sawit oleh eksportir kini menjadi Iebih mudah dengan dukungan dari tiga bank terkemuka Indonesia yaitu Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI. Pembayaran dapat dilakukan Iangsung baik melalui teller masing-masing bank maupun layanan e- channel bank seperti Internet Banking dan ATM.
Wakil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Sunarso mengatakan bahwa Bank BRI sangat mendukung Layanan Elektronik Pembayaran Pungutan Dana Sawit dengan memberikan kemudahan kepada para eksportir dalam melakukan pembayaran, eksportir dapat melakukan pembayaran dimana saja baik di 10.612 Unit Kerja BRI yang tersebar di seluruh Indonesia maupun menggunakan 211.499 Unit E-channel BRI seperti ATM, Internet Banking, dan Cash Management System (CMS). Tidak hanya itu, BRI memberikan layanan pembayaran yang praktis karena pembayaran dapat dilakukan kapan saja selama 24 jam non-stop (real time online) dan tidak terpaku pada jam operasional layanan perbankan.
Layanan Elektronik Pembayaran Pungutan Dana Sawit membuat kegiatan ekspor sawit menjadi lebih cepat dan efektif, karena membantu eksportir dalam proses verifikasi dokumen ekspor dan membantu Sucofindo dalam memonitor secara online tagihan yang sudah berhasil dibayarkan oleh eksportir melalui Bank BRI.
“Dengan segala kemudahan yang didapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Layanan Elektronik Pembayaran Pungutan Dana Sawit menjadi terobosan inovasi terbaru hasil sinergi antara BPDPKS dan BUMN demi terlaksananya tata kelola Sawit Indonesia yang berkesinambungan (suistanable)”, tambah Wakil Direktur Utama Bank BRI.
Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Sulaiman A. Arianto mengemukakan bahwa Bank Mandiri berkomitmen untuk mendukung layanan pembayaran pungutan dana sawit dengan billing tersebut. Saat ini Bank Mandiri telah menjadi bank penerima dana pungutan sawit dengan porsi mencapai 78 persen dari total pungutan dana sawit. “Kami akan terus meningkatkan kemudahan layanan kepada nasabah melalui layanan one stop service berupa e-channel seperti Mandiri Cash Management (MCM), internet banking, ATM dan layanan diseluruh cabang Bank Mandiri” kata Sulaiman.
Menurut Wakil Direktur Utama BNI, Suprajarto, BNI sebagai bank mitra dari BPDPKS sangat mendukung kegiatan dari BPDPKS. Dukungan BNI kepada industri sawit Indonesia khususnya slogan BPDPKS yaitu “Dari Sawit, Untuk Sawit”. Layanan “Dari Sawit” diwujudkan dengan menjadi salah satu mitra BPDPKS dalam layanan pungutan eksportir sawit yang telah diluncurkan pada hari ini. Kemudahan layanan pungutan eksportir sawit melalui BNI adalah para eksportir sawit dapat melakukan setoran pungutan ekspor sawit melalui channel Teller BNI dan Internet Banking Corporate yaitu BNI Direct. Layanan setoran tersebut merupakan layanan yang terintegrasi secara host to host antara BNI, BPDPKS dan PT Sucofindo yang bertindak sebagai surveyor. Jumlah pungutan ekspor sawit yang disetorkan melalui BNI sampai dengan posisi terakhir adalah sebesar Rp 1,8 Triliun.
Sedangkan layanan “Untuk Sawit” diwujudkan melalui penyaluran fasilitas kredit serta pengelolaan keuangan para petani sawit. BNI telah menyiapkan skim kredit khusus pembiayaan kepada para petani sawit untuk Replanting. Pembiayaan kepada petani sawit antara lain dilakukan melalui KUD Mukti Jaya kepada 1.140 Kepala Keluarga dengan total bantuan dari BPDPKS adalah sebesar Rp 62 Miliar dan total pembiayaan BNI seluruhnya sebesar Rp 137 Miliar untuk keperluan Replanting. Pengelolaan keuangan petani sawit dilakukan melalui kerjasama antara BNI dengan KUD Sumber Jaya Lestari adalah untuk pengelolaan keuangan kepada 315 Kepala Keluarga dengan total bantuan dari BPDPKS adalah Rp 62 Miliar sehingga total pengelolaan dana sebesar di BNI sebesar Rp 20 miliar. (Pam)
