Jakarta, www.geoenergi.co.id – Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi tata kelola energi dan industri ekstraktif, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak supaya pemilihan Direktur Utama Pertamina dilaksanakan transparan, kredibel, dan bebas kepentingan. Tujuannya untuk melanjutkan reformasi tata kelola migas agar dapat memenuhi strategi ketahanan energi, serta mendorong kelembagaan Pertamina agar menjadi BUMN yang semakin berkelas dan mendunia.
Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia mengusulkan, proses pergantian Direktur Pertamina sebaiknya dilakukan melalui seleksi terbuka dengan proses fit and proper test yang ketat oleh tim seleksi independen.
Dia melanjutkan, proses yang terbuka tersebut penting untuk menepis anggapan sebagian masyarakat selama ini bahwa BUMN migas masih saja terus diintervensi oleh kepentingan kelompok kelompok tertentu yang kerap disebut sebagai “Mafia Migas”. “Kepercayaan publik terhadap BUMN Migas harus terus ditumbuhkan, dijaga dan diperkuat,” kata Maryati, Sabtu (11/02).
Disampaikan olehnya, beberapa kriteria utama yang harus dimiliki oleh seorang Dirut Pertamina adalah: berintegritas, memiliki kredibilitas yang mumpuni, berpengalaman dan berprestasi, serta independen dan tidak mudah diintervensi oleh kepentingan kelompok manapun. Kriteria lainnya, seorang Dirut Pertamina harus memiliki visi yang cemerlang untuk menahkodai Pertamina dengan menerapkan Good Corporate Governance yang ketat, efisien dan kompetitif, sehingga mampu membawa Pertamina menjadi BUMN yang handal dan mendunia.
“Pertamina akan mengambil alih sejumlah WK Migas yang berakhir masa kontraknya, serta tengah dihadapkan agenda revitalisasi sejumlah kilang seperti di Cilacap, Balikpapan, dan Dumai. Belum lagi sejumlah projek hilir yang diharapkan memperkuat ketahanan dalam negeri di Indonesia. Jangan sampai Dirut Pertamina baru tidak memiliki kemampuan dalam mengelola aset sebesar itu,” imbuhnya.
Karena itu, ditambahkan Maryati, kemampuan mengendalikan manajemen internal untuk mencapai tujuan korporasi, sekaligus kemampuan untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal menjadi sangat penting dimiliki oleh bos Pertamina yang baru.
Sebagai catatan, setidaknya ada 10 (sepuluh) blok migas yang akan berakhir masa kontraknya sampai 2018, di mana Pemerintah telah menunjuk Pertamina untuk mengelolanya yaitu Blok Offshore Northwest Java (ONWJ), Blok Mahakam (Total E&P Indonesia), Blok Attaka (Inpex Corporation), Blok South East Sumatera (CNOOC), Blok East Kalimantan (Chevron Indonesia Company), Blok Tengah (Total E&P Indonesia), Blok North Sumatera Offshore (Pertamina), Blok Tuban, Blok Ogan Komering dan Blok Sanga-Sanga.
